Heboh Staycation Bareng Atasan Jadi Syarat Perpanjang Kontrak Ternyata Kasus Lama

JAKARTA - Serikat buruh menyebutkan bahwa kasus diajak kencan atasan agar kontrak kerja diperpanjang merupakan modus yang sudah bertahun-tahun terjadi. Artinya kasus yang dialami karyawati di Cikarang kemarin bukan satu-satunya alias banyak kasus serupa.

Penelitian yang dilakukan LSM Perempuan Mahardhika mengatakan fenomena atasan perusahaan yang mensyaratkan 'staycation' kepada pekerja perempuannya sebagai syarat memperpanjang kontrak sudah lama menjadi "rahasia umum" di antara sesama buruh pabrik.

Akan tetapi, hampir tak pernah ada yang berani melapor ke serikat pekerja karena diancam bakal dipecat lantaran status mereka masih kontrak.

BACA JUGA:

Staycation Syarat Perpanjangan Kontrak Kerja, Manajer Perusahaan Segera Diperiksa Polisi

"Posisi buruh itu rentan, apalagi yang statusnya kerja kontrak di mana pemegang keputusan adalah manajemen," ucap Mutiara Ika Pratiwi, dikutip dari BBC Indonesia, Senin (8/5/2023).

"Jadi situasinya nyata, dan terjadi bertahun-tahun yang lalu," sambungnya.

Kendati demikian, melalui penelitian yang dilakukan pada 2017 sebanyak 437 buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengaku pernah menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Dari angka itu, 358 orang menyatakan pernah mengalami pelecehan verbal dan 331 lainnya mengalami pelecehan seksual fisik.

BACA JUGA:

Staycation Jadi Syarat Perpanjangan Kontrak, Buruh Perempuan Suarakan Ketimpangan

Khusus pelecehan fisik berupa ajakan kencan atau 'staycation' yang seringkali berorientasi seksual tercatat ada sembilan kasus.

"Jumlah kasusnya memang tidak sebanyak pelecehan verbal seperti siulan, rayuan, atau ejekan terhadap tubuh. Karena praktik itu (ajakan kencan) berisiko dan pelaku menarget korban," jelas Ika.

Ika meyakini kasus seperti ini tidak hanya terjadi di pabrik garmen namun di banyak perusahaan lain.

Sebab kasus pelecehan atau kekerasan seksual muncul karena ketimpangan relasi kuasa. Bukan diakibatkan pakaian ataupun sektor perusahaannya.

Kepala Divisi Anak dan Perempuan DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sumiyati pun sependapat dengan hal tersebut.