Heboh Bansos Beras Berstiker Paslon Capres, Ini 6 Faktanya hingga Penjelasan Bulog

JAKARTA - Bulog membantah adanya kesengajaan menggunakan atribut kampanye pada bantuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Viral di sosial media foto beras SPHP terdapat atribut kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pembahasan tersebut bermula dari sebuah unggahan akun X (dahulu Twitter) @Miduk17 yang mengklaim paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan memakai beras bulog sebagai kampanye.

Berdasarkan catatan Okezone, berikut 6 fakta beras beratribut Paslon, Sabtu (3/2/2024).

1. Tidak Ada Atribut Kampanye

Berdasarkan penuturan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun.

BACA JUGA:

Waduh! Ada Caleg Terdaftar Jadi Penerima Bansos Bantuan Pangan Pemerintah di Indramayu

"Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional," kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara.

2. Bulog Untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras

Bayu mengatakan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, dibuatlah program SPHP, program yang diatur oleh pemerintah bersama dengan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog.

3. Bekerjasama Dengan Jaringan Distributor

Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional dalam pendistribusiannya,agar masyarakat bisa mengakses beras tersebut dengan mudah.

BACA JUGA:

Bansos Beras 10 Kg Dipolitisasi, Bulog: Ini Jadi Perhatian Khusus

"Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras," ucap Bayu.

4. Bulog Tak Miliki Wewenang

Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

"Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut," ungkap Bayu