Tanggapan Istana soal Viral Tas Sembako Jokowi Rp3 Miliar

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui adanya lelang pengadaan tas bantuan sembako Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan anggaran yang mencapai Rp3 Miliar. Ia mengatakan, bahwa anggaran tersebut diambil dari pos bantuan sosial Presiden.

"Jadi ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu sudah sejak zaman dulu kala sudah ada. Cuma penggunaannya saja sudah beda-beda. Itu bukan pos yang baru, ini pos yang sejak lama, sejak Presiden terdahulu. Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2018).

Pratikno mengungkapkan, informasi soal pengadaan tas sembako yang belakangan jadi viral di media sosial (medsos) tersebut berasal dari situs LPSE Kemenkeu.

Adapun di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum informasi soal lelang 'Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden' dengan kode lelang 23246011. Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.

Nilai pagu paket tersebut mencapai Rp3 miliar, yang dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2018.

Lebih jauh, Pratikno memastikan proses pengadaan tas sembako ini telah sesuai dengan prosedur yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. "Bapak Presiden menggunakannya, ini kan terbuka, semua orang tahu siapa yang menerima. Dan kami akuntabel untuk administrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memang kerap membagi-bagikan sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Sembako itu dibungkus di dalam tas bertuliskan "Bantuan Presiden Republik Indonesia".

Belakangan, kupon sembako Jokowi berstempelkan Polri Resor Sukabumi juga sempat viral di media sosial, bertepatan dengan kunjungan Kepala Negara ke daerah itu.

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika kunjungan ke daerah bukanlah upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019. Pembagian sembako itu sudah dilakukan sejak awal Jokowi menjabat sebagai Presiden.