Soal Penegakan Hukum, Ketua DPR Minta Penanganannya Jangan Tunggu Viral Dulu

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh personel kepolisian bekerja memberi pelayanan terbaik bagi rakyat. Ia mendorong penegak hukum mengedepankan restorative justice pada kasus tindak pidana ringan yang melibatkan masyarakat kecil maupun rakyat dari kelompok rentan.

"Masyarakat berharap, Polri bisa bekerja secara terbuka, penuh keadilan, dan sigap untuk semua penegakan hukum tanpa perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu," kata Puan.

BACA JUGA:

Keluarga Sultan, Korban Kabel Fiber Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Kapolri

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga sempat menyoroti kasus polisi tembak mati polisi. Puan bahkan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bisa mengkondusifkan jajarannya, khususnya dalam penggunaan senjata api.

"Saya harap Pak Kapolri bisa menyelesaikan persoalan ini secara presisi, agar tidak jadi preseden buruk bagi institusi Polri. Karena peristiwa polisi tembak polisi, baik karena kelalaian atau disengaja, sudah sering terjadi," ucap mantan Menko PMK itu.

Puan meminta Polri untuk menyelesaikan secara tepat, akurat dan transparan terhadap kasus-kasus yang melibatkan internalnya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kapolri yang menyatakan Polri akan terus berbenah.

"Masyarakat juga menantikan janji Kapolri yang menyatakan Polri akan terus berbenah dah peka terhadap peristiwa yang melibatkan internal. Jangan sampai muncul lagi persepsi, bahwa setiap kejadian yang melibatkan anggotanya seakan-akan ditutupi," pungkas Puan.

BACA JUGA:

Permohonan Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Dipecat Polri

Pengawasan ketat yang dilakukan DPR RI terhadap penegak hukum dinilai harus menjadi perhatian serius. Berbagai persoalan yang menyeret oknum penegak hukum belakangan ini memang mendapat respons keras dari DPR.

"Sebagai lembaga legislatif dan perwakilan rakyat, sudah sepantasnya DPR RI memberi sorotan tajam pada berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat penegak hukum," kata Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Jumat 4 Agustus 2023.