Penuhi Kebutuhan Air di Sumut, Bendungan Lau Simeme Dibangun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pembangunan bendungan berkapasitas tampung 28 juta m3 ini merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku di Sumut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Baca Juga: Bendungan Kuwil Kawangkoan Ditargetkan Selesai Akhir 2020

"Pembangunan bendungan akan diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri Basuki dilansir dari laman Kementerian PUPR, Senin (9/3/2020).

Sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Bendungan Lau Simeme mulai dikerjakan pada tahun 2017 untuk mendukung ketahanan pangan dan air nasional. Bendungan ini juga merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan oleh Kementerian PUPR.

Baca Juga: Cegah Kekeringan, 1.000 Embung Baru Dibangun dalam 5 Tahun ke Depan

Konstruksi Bendungan Lau Simeme dibangun secara bertahap dalam dua paket dengan biaya sebesar Rp 1,3 triliun melalui skema kontrak tahun jamak 2017-2022. Paket pertama mulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama, dan pekerjaan pendukung lainnya. Paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal, dan bangunan fasilitas. Hingga 29 Februari 2020, progres konstruksinya mencapai 11%, akibat proses pengadaan tanah yang tersendat di awal, namun dalam waktu dekat akan banyak jumlah bidang tanah yang dapat dibebaskan.