Heboh 200 Pulau Indonesia Dijual, Ini Penjelasan KKP

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap sebanyak 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan ke pihak swasta. Sebagian besar pulau tersebut berlokasi di wilayah Jakarta dan Maluku Utara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengaku pihaknya tidak tahu menahu terkait proses jual beli pulau tersebut.

Menurut Kusdiantoro, KKP tidak ada kaitannya dengan penjualan 200 pulau karena hanya mengatur pulau yang berukuran sangat kecil saja. Ia menjelaskan KKP hanya berwenang mengatur pulau yang sangat kecil saja berukuran kurang dari 100 km persegi.

BACA JUGA:

Menteri KKP Wahyu Trenggono Selesai Jalani Pemeriksaan di KPK

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, nggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ujar Kusdiantoro saat dijumpai awak media di Kantor KKP pada Senin (30/7/2024).

Lebih lanjut Kusdiantoro menyatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat. Terlebih untuk pihak asing, maka ada penanaman modal asing (PMA) yang izinnya harus dikantongi.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 kilometer persegi, sebanyak 70% bagian pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau, sehingga investor hanya bisa memanfaatkan 30%.

BACA JUGA:

Menteri KKP Wahyu Trenggono Datangi KPK, Ada Apa?

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km persegi, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Kusdiantoro memaparkan, untuk investasi asing, pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.