Mahalnya Yogyakarta Terus-terusan Jadi Viral, Ini Kata Sri Sultan

YOGYA - Kasus "Yogyakarta mahal" yang bergantian jadi viral di media sosial, mulai dari harga makanan lesehan hingga parkiran membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara.

Diketahui, belum habis soal kasus pedagang pecel lele di kawasan Malioboro, warganet mencurahkan pengalaman dikerjai di kawasan wisata Cangkringan, lalu Parangtritis hingga cerita lalu ditendang pedagang Malioboro ketika menawar harga.

Sementara di Sleman, seorang wisatawan asal Klaten terpaksa membatalkan niat menuju petilasan Mbah Marijan karena diminta turun mobil dan wajib menaiki jeep wisata dengan harga Rp 350 ribu. Di Parangtritis, beberapa wisatawan juga menceritakan pengalaman mendapat "jebakan batmen" ketika duduk di kursi dekat pantai kemudian ditagih Rp20 ribu ketika beranjak dan sebelumnya tak ada pemberitahuan.

Tak cuma itu, ada warganet lain yang mencurahkan hati sempat 'dipancal' oleh pedagang kaki lima Malioboro karena tak deal harga ketika tawar-menawar. Kejadian tersebut terjadi pada 28 Mei 2021, yang membuat pemilik akun azizah2291 trauma untuk datang kembali ke Malioboro.

Fenomena-fenomena itu nyata terjadi dan dirasakan wisatawan di DIY. Iklim pariwisata dengan para pelakunya yang sedang akan pulih dari terpaan pandemi, lagi-lagi mendapat cobaan.

"Mestinya tidak seperti itulah. Kalau masalah itu (nuthuk) jangan terulang lah, sudah ada ketentuan kota dengan daftar makanan sudah ada. Itu diperlihatkan saja toh sudah ada harganya. Itu sebenarnya wewenang kabupaten/kota. Mestinya itu semua orang memperlihatkan dengan jelas, dodolane opo regane piro, itu fair," tegas Sultan ketika dijumpai usai rapat paripurna di DPRD DIY, Rabu 2 Juni 2021.

Baca Juga : Dishub Tangkap Penarik Karcis Parkir Rp20 Ribu di Malioboro, Wawali Yogyakarta: Diserahkan ke Polisi

Sultan mewanti-wanti, ketika situasi ketidakjelasan itu diteruskan, justru menjadi ladang korupsi yang empuk bagi oknum-oknum tertentu.

"Nek ora (ada ketidakjelasan) pasti akan bermasalah, di manapun pasti bermasalah. Pemda mewajibkan mereka yang berjualan punya daftar makanan sama harga mestinya. Dengan begitu ada kemudahan kalau memang mau mengkolek retribusinya. Nanti retribusine ora jelas, hargane ora jelas. Pekerjaan seperti itu paling mudah untuk dikorupsi," tuturnya.