SPECIAL REPORT: Heboh Data 6 Juta NPWP Bocor

JAKARTA - Kehebohan data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor. Data 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs Breach Forums oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Tidak tanggung-tanggung, data 6 juta NPWP yang diduga bocor tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email dan data lainnya.

Bahkan, dalam data 6 juta NPWP tersebut ada data NPWP milik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep.

BACA JUGA:

7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteti BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X.

Kehebohan data 6 juta NPWP diduga bocor pertama kali disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto yang mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

BACA JUGA:

Ditjen Pajak Bantah Data 6 Juta NPWP Bocor

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani damm menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tulis dia melalui akun X @secgron.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun langsung merespons dugaan 6 juta data NPWP bocor. Pada saat kejadian, pihak DJP masih mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat dihubungi.