Heboh Skandal 51 Siswa di Depok Manipulasi Rapor untuk Lolos PPDB, Disdik Jabar: Ada Mekanismenya!

DEPOK - Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Depok dianulir kepesertaan dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur prestasi rapor usai terbukti bersalah mengkatrol nilai di delapan SMA Negeri Kota Depok.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Mochamad Ade Afriandi angkat bicara soal perihal bangku kosong sepeninggal puluhan siswa yang dianulir. Hal itu berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2024.

"Untuk kuota sekolah ya yang tidak terisi karena tidak daftar ulang ataupun juga dianulir gitu ya, ataupun juga karena memang pendaftarnya kurang, di dalam Pergub nomor 9 tahun 2024 diatur mekanismenya," ujar Ade saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/7/2024).

BACA JUGA:

Skandal PPDB di Depok, 51 Calon Siswa SMA Didiskualifikasi karena Terbukti Manipulasi Nilai

"Jadi tidak serta-merta kepala sekolah mengisikan aja gitu ya, tidak gitu ya. Jadi yang pertama itu harus ada data sementara ya dari hasil pendaftaran gitu ya, data CPD sementara hasil pendaftaran yang memenuhi syarat gitu ya," sambungnya.

BACA JUGA:

Skandal Cuci Rapor di SMPN 19 Depok Warnai Carut Marut PPDB 2024, Begini Kronologinya

Selanjutnya kata dia, pihak sekolah akan berkoordinasi dan komunikasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Provinsi Jawa Barat yang menaungi Kota Depok. Dia juga memastikan ada mekanisme komunikasi dengan forum kepala sekolah swasta di Depok.

"Nah kemudian dari pertemuan tersebut ya dengan forum kepala sekolah swasta ataupun Badan Musyawarah Perguruan Swasta gitu, sehingga dihasilkan kesepakatan ya siapa yang nanti akan diundang untuk mengisi kursi yang ditinggalkan tadi gitu ya,"ujarnya.

"Itu juga ada mekanisme berikutnya sebelum mengundang itu, diumumkan dulu nama itu minimal di papan pengumuman sekolah, nama-nama calon yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan,"pungkasnya.