10 Aksi Ahok sejak Jadi Komut Pertamina, Paling Heboh Hapus Fasilitas Kartu Kredit

JAKARTA - Sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Banyak gebrakan dan pengakuan yang Ahok ungkap.

Terbaru, Ahok mengusulkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi direksi, komisaris, hingga manajer perseroan.

Usulan tersebut pun disetujui pemegang saham Pertamina, Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan tersebut berlaku sejak 15 Juni 2021.

Adapun, MNC Portal Indonesia merangkum sejumlah gebrakan dan pengakuan Ahok sejak 2020-2021.

1. Peniadaan Fasilitas Akomodasi

Ahok menetapkan tidak ada akomodasi bagi pejabat Pertamina. Misalnya, biaya sewa hotel, tiket pesawat, jamuan tamu, hingga akomodasi lain harus menggunakan nama perusahaan. Bila hal itu dipesan petinggi perusahaan, harus memenuhi kepentingan perusahaan.

2. Penghapusan Uang Saku

Fasilitas berupa uang representatif pun ditiadakan. Kesepakatan itu dihasilkan dalam RUPS Tahunan Buku 2020 beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Rugi Jual Pertamax, Sinyal Pertamina Naikkan Harga BBM

Ahok menyebut, peniadaan uang representatif sudah disetujui dewan direksi saat pelaksanaan RUPS. Dengan begitu, Direktur Keuangan Pertama akan melaksanakan hal tersebut.

3. Minta Erick Thohir Audit Kartu Kredit Bos-bos Pertamina

Ahok menyarankan, Kementerian BUMN untuk mengaudit kartu kredit dewan direksi dan komisaris Pertamina. Saran tersebut menyusul sanggahan yang diberikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, perihal batas atas atau limit kartu kredit yang diterima manajemen perseroan negara tersebut.

Di mana, Arya membantah limit kartu kredit milik komisaris mencapai Rp30 miliar. Namun, batas atas kartu kredit pejabat BUMM itu berada di angka Rp50- Rp100 Juta. Ahok pun mempersilahkan agar pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021.

4. Gaji Manajemen Pertamina

Pada September 2020 lalu, Ahok membeberkan beberapa masalah di Pertamina. Salah satu yang jadi sorotan adalah soal gaji direksi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya mencapai Rp 100 juta per bulan. Bahkan, seseorang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan nominal yang sama.

Baca Juga: Operasikan 12 Storage BBM, Harga Bensin di Indonesia Timur Semakin Terjangkau

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama," ujar Ahok dalam tayangan video di youtube, dikutip Jumat, (18/6/2021).

5. Pertamina Lakukan Lobi-Lobi

Ahok menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Terutama soal jajaran direksi.

6. Menteri BUMN Tak Kabari Ahok soal Perombakan Direksi

Ahok menegaskan, dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina pun tidak diberitahu ketika ada perubahan direksi.

"Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri," ujar Ahok.