Viral Pamer Kemewahan Dua Pejabat Kemenkeu Berujung Masuk Tahanan KPK

JAKARTA - Dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keduanya yakni, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan eks Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP).

BACA JUGA:

KPK Bidik Istri dan Anak Andhi Pramono dalam Kasus Pencucian Uang

Rafael Alun lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menyusul kemudian Andhi Pramono. Kedua mantan pejabat Kemenkeu tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah pamer gaya hidup mewah alias flexing keluarga mereka viral di media sosial (medsos).

"Jadi AP ini untuk tersangka yang kedua menyangkut satu sisi terkait berita yang sempat viral. Yang pertama saudara RAT dan sekarang AP. Kami sangat menghargai informasi dari masyarakat, baik yg disampaikan secara elektronik maupun lewat media media sosial tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Sabtu (8/7/2023).

Belakangan, ramai isu pamer harta kekayaan alias flexing para penyelenggara negara di media sosial (medsos). Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK turut menyoroti isu tersebut. KPK kemudian menindaklanjuti isu tersebut lewat pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang viral.

BACA JUGA:

KPK Kantongi Pejabat Negara Pemilik Rekening Gendut, Siap-Siap Ditindak!

Para penyelenggara negara yang viral tersebut lantas dipanggil dan diklarifikasi asal usul harta kekayaannya oleh KPK. Dua di antaranya adalah Rafael Alun dan Andhi Pramono. Dari tindak lanjut itu ditemukan adanya ketidakwajaran harta kekayaan Rafael dan Andhi.

Temuan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael dan Andhi ditindaklanjuti di tahap penyelidikan. KPK menemukan adanya unsur pidana dalam ketidakwajaran harta mereka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah mendekam di penjara lembaga antirasuah.

"Sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja yang dilakukan penindakan KPK? Dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon III saja bisa menghimpun dana sedemikian besar bagaimana dengan pejabat yang lain?," kata Alex.

"Jadi seolah-olah dua tersangka ini, RAT dan AP ini diproses KPK karena adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya. Kemudian kita lihat dari lifestylenya atau gaya hidupnya dan sebagainya," sambungnya.