Viral Ormas Minta Jatah Parkir, Ini Respons Wali Kota Bekasi

BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, menyebut aksi massa ratusan ormas di depan sebuah minimarket yang viral di media sosial, merupakan tindakan arogansi dan premanisme. Namun, dia tetap akan menggandeng ormas terkait pengelolaan parkir minimarket yang diakui sebagai upaya pemberdayaan ormas.

Pepen tak menampik jika aksi ormas yang mengepung salah satu minimarket di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 23 Oktober 2019 lalu itu, telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya kalangan pengusaha. Dia menegaskan, Pemkot Bekasi telah menyatakan kesediaannya mencairkan tuntutan ormas untuk memungut retribusi parkir di seluruh minimarket se-Kota Bekasi.

Baca Juga: Polisi Kerahkan Tim Khusus Dalami Ormas yang Minta Jatah Parkir di Bekasi

"Memang ada tujuan Pemkot untuk pemberdayaan ormas, dalam hal ini ormas akan bekerja sama dengan minimarket dalam pengelolaan parkir. Kita juga buatkan surat tugas yang dikeluarkan Bappenda," kata Pepen di hadapan awak media, Selasa (5/11/2019).

Pemkot Bekasi dikatakan tengah melakukan pendataan terkait potensi pajak yang bisa meningkatkan PAD, salah satunya melalui retribusi parkir. Pepen juga menegaskan bahwa ormas yang akan mengawal pengelolaan parkir telah berbadan hukum.

"Jadi ormas memiliki hak untuk melakukan pengelolaan retribusi parkir, dengan catatan harus mengikuti aturan main, tidak dengan main paksa," tegasnya.

Dia mengaku tidak mentolerir tindakan anarkis ormas yang telah mengundang keresahan bagi masyarakat Kota Bekasi. Untuk itu pihaknya akan memberikan sanksi kepada ormas yang melanggar, serta melakukan sejumlah pembinaan sebagai bekal ormas dalam mengelola pajak perparkiran.

Baca Juga: Viral Video Pemkot Bekasi Setujui Ormas Kelola Parkir Minimarket, Ini Kata DPRD

Selain itu, Pepen juga mengklarifikasi terkait keberadaan Kepala Bappenda Kota Bekasi, Aan Suhanda yang dalam video tersebut melontarkan pernyataan yang seolah-olah mendesak pihak minimarket untuk mau bekerja sama dengan ormas. Menurutnya, kehadiran Kepala Bappenda kala itu hanya sekedar memenuhi undangan.

Sekedar diketahui, kisruh ormas terkait retribusi parkir ini muncul di tengah polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK), yang tengah digodok DPRD dengan rencana audit dan Pansus.